PUTUSAN/YURISPRUDENSI

Putusan Mahkamah Konstitusi

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Indonesia. Mahkamah Konstitusi

167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Mahkamah Konstitusi

MK

Jakarta

06 Agustus 2019

Mahkamah Konstitusi

Indonesia

Tata Negara

Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Golongan Karya untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3; 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Golongan Karya dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3 khusus di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur sebagai berikut; Partai Golongan Karya 27 (Dua puluh tujuh) 1. Hasriwady 19 (Sembilan belas) 2. H. Amran, S.iP 11 (Sebelas) 3. Aisyah 7 (Tujuh) 4. Said Busra Mufrizal 1 (Satu) 5. Rokhayah, S.Pd. 13 (Tiga belas) 6. Wandra Fadhilah 0 (Nol) 7. Susanti 5 (Lima) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon. 83 (Delapan puluh tiga) 5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sekretariat Jenderal KPU